Akal-akalan dalam MBG muncul ketika tekanan target, keterbatasan sumber daya, dan tuntutan administratif bertemu dalam satu ruang kebijakan. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk menjawab persoalan gizi sekaligus memperkuat layanan publik. Namun, di lapangan, idealisme kebijakan sering berbenturan dengan realitas operasional. Di titik inilah berbagai jalan pintas mulai terlihat, bukan selalu karena niat buruk, tetapi karena sistem belum sepenuhnya siap menanggung beban yang besar.
Mengapa Praktik Akal-Akalan Muncul?
Pertama, tekanan capaian membuat pelaksana fokus pada angka ketimbang proses. Ketika indikator keberhasilan diukur dari kuantitas distribusi, orang tergoda menyesuaikan laporan agar aman.
Kedua, keterbatasan anggaran dan waktu mendorong pilihan pragmatis. Alih-alih membenahi sistem, pihak memilih solusi cepat agar kegiatan tetap berjalan. Ketiga, koordinasi yang belum rapi membuka ruang interpretasi yang longgar, sehingga standar pelaksanaan mudah bergeser.
Kondisi ini tidak selalu berangkat dari niat untuk menyimpang. Sering kali, pelaksana berada di posisi serba salah. Mereka harus menjaga kelangsungan layanan, tetapi juga menghadapi prosedur yang panjang. Akibatnya, muncul kompromi-kompromi kecil yang lama-kelamaan menjadi kebiasaan.
Bentuk Akal-Akalan yang Sering Terjadi
Dalam praktik, akal-akalan tidak selalu tampak mencolok. Ia bisa hadir dalam bentuk penyederhanaan prosedur yang berlebihan, penyesuaian data agar terlihat rapi, atau pengurangan standar kualitas dengan alasan efisiensi. Masalahnya, jika kebiasaan ini dibiarkan, tujuan utama program akan bergeser secara perlahan.
Beberapa gejala yang kerap terlihat antara lain:
Gejala-gejala ini memang bisa membuat program tampak berjalan lancar di atas kertas. Namun, dalam jangka panjang, kepercayaan publik justru berisiko terkikis.
Dampak terhadap Kualitas Program
Ketika akal-akalan menjadi pola, kualitas layanan akan menurun secara perlahan. Anak-anak mungkin tetap menerima makanan, tetapi nilai gizi dan konsistensinya tidak lagi terjamin. Di sisi lain, tim pelaksana akan bekerja di bawah tekanan yang terus meningkat karena harus menutup celah antara laporan dan realitas.
Selain itu, sistem pengawasan juga ikut melemah. Pada akhirnya, program besar yang seharusnya menjadi simbol kehadiran negara justru kehilangan daya dorongnya.
Peran Sarana dan Standar Operasional
Salah satu akar masalah terletak pada kesiapan sarana. Tanpa dukungan peralatan dan alur kerja yang efisien, tekanan di lapangan akan selalu tinggi. Di sinilah peran ekosistem pendukung menjadi penting. Dalam banyak daerah, pusat alat dapur MBG mulai menjadi rujukan karena membantu menyediakan peralatan yang lebih terstandar dan efisien, sehingga pelaksana tidak perlu terus-menerus mencari jalan pintas demi mengejar waktu dan biaya.
Standar operasional yang jelas juga harus diiringi dengan pendampingan. Jika aturan hanya hadir sebagai beban administratif, maka akal-akalan akan terus mencari celah. Sebaliknya, jika aturan dipahami sebagai alat bantu, pelaksana akan lebih mudah menjaganya.
Menggeser Budaya dari Jalan Pintas ke Perbaikan Sistem
Mengurangi akal-akalan tidak cukup dengan menambah sanksi. Yang lebih penting adalah memperbaiki insentif dan alur kerja. Evaluasi harus diposisikan sebagai sarana belajar, bukan sekadar alat mencari kesalahan. Selain itu, target perlu diselaraskan dengan kapasitas nyata di lapangan agar tidak memaksa pelaksana mengambil jalan pintas.
Transparansi juga memegang peran kunci. Ketika data, proses, dan hasil dapat diakses serta diperiksa bersama, ruang untuk manipulasi akan menyempit. Di saat yang sama, dukungan teknis dan manajerial perlu diperkuat agar pelaksana punya pilihan selain bertahan dengan cara-cara darurat.
Kesimpulan
Akal-akalan dalam MBG adalah sinyal bahwa sistem masih perlu dibenahi. Program ini membawa tujuan besar, sehingga ia membutuhkan tata kelola yang matang, sarana yang memadai, dan budaya kerja yang sehat. Jika pembenahan dilakukan secara konsisten, MBG tidak hanya akan terlihat berhasil di atas kertas, tetapi juga benar-benar memberi dampak nyata bagi kualitas layanan publik. Dengan begitu, integritas program bisa tetap terjaga tanpa harus mengandalkan jalan pintas.